Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba

    Adde Rosi Khoerunnisa Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba
    Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa

    JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengusulkan dalam Perubahan Kedua Atas UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika) dimasukkan norma-norma keikutsertaan BUMN turut serta berpartisipasi dalam membangun panti-panti rehabilitasi pengguna narkoba. Tujuannya, agar beban rehabilitasi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah akan tetapi juga kepada BUMN dan perusahaan-perusahaan besar memiliki peran serta dalam membangun panti rehabilitasi.

    Demikian disampaikan Adde saat Rapat Panja RUU Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Panja RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika) yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan jajaran terkait penjelasan umum substansi RUU tentang Narkotika di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

    BIGISSUE.ID
    market.biz.id BIGISSUE.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Kedepannya tempat panti rehabilitasi harus banyak dibangun agar pengguna narkoba khususnya pengguna satu gram ke bawah bisa direhabilitasi. Hal ini penting juga harus disiapkan juga panti-pantinya. Oleh karena itu, usulan masukan saya yaitu norma-norma terkait keikutsertaan BUMN untuk turut serta berpartisipasi membangun panti-panti rehabilitasi harus dimasukkan ke dalam pasal RUU Narkotika ini, ” ujar Politisi fraksi Partai Golkar tersebut.

    Selain itu, Adde menekankan adanya sinergi Kemenkumham dengan BPOM selain juga dengan Kementerian Kesehatan. Mengingat, sebagaimana diketahui hingga kini masih terdapat adanya macam-macam obat tidak masuk golongan narkoba atau psikotropika serta tidak masuk juga ke dalam lingkup obat-obatan. Maka, diharapkan sinergi Kemenkumham dengan BPOM harus segera terwujud agar jelas mana yang tergolong obat dan mana yang tergolong narkoba berdasarkan RUU Narkotika.

    “Disisi lain, sebagaimana dalam Pasal 55 B ayat 2 disampaikan bahwa ‘rehabilitasi telah menjalani proses hukum atau tidak lebih dari dua kali yang diterbtitkan BNN. Pertanyaannya, apa alasannya kenapa harus dua kali? Kenapa tidak satu kali saja kemudian bisa langsung masuk rehab. Jadi menurut saya, satu kali saja sudah cukup dan jangan menunggu sampai dua kali, ” tandas Adde Rosi.

    Legislator dapil Banten I tersebut mengingatkan jangan sampai artian dua kali rehabilitasi yang dikeluarkan BNN itu dikesankan seolah-olah mentoleransi penggunaan narkotika yang masuk rehabilitasi.

    “Karena, Komisi III DPR RI menginginkan agar UU Narkotika ini adalah UU yang paripurna dan UU yang spesial yang dilahirkan oleh DPR RI tahun ini, ” pungkas Adde.

    Sebelumnya, Wamenkumham menyebut ada enam poin penting usulan pemerintah dalam materi perubahan RUU tentang Narkotika. Diantaranya zat psikoaktif baru, rehabilitasi, tim asesmen terpadu, kewenangan penyidik, syarat, tata cara pengujian dan pengambilan sampel serta penetapan status barang sitaan dan penyempurnaan ketentuan pidana. Latar belakang perubahan kedua UU Narkotika untuk meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN), dan prekursor narkotika. (pun/aha)

    Adde Rosi Khoerunnisa DPR RI KOMISI III GOLKAR
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Awasi Ketat Harga Minyak...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 387

    Postingan Tahun ini: 1234

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 381

    Postingan Tahun ini: 1488

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 401

    Registered: Jul 11, 2020

    ARB Surabaya

    ARB Surabaya verified

    Postingan Bulan ini: 119

    Postingan Tahun ini: 355

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Lagi, Layanan Publik Kemenkumham Diapresiasi Menpan RB
    Secara Virtual, Lapsustik Purwokerto Ikuti Pembukaan Penyusunan Pagu Indikatif  TA 2023
    Lakukan Pengawasan, Ombudsman Jateng Sebut Seleksi Calon Taruna Poltekip/Poltekim Berlangsung Transparan
    Inisiator KMPG, Dian Assafri: Erick Thohir, Emangnya BUMN Milik Nenek Moyang Loe?

    Rekomendasi

    Babinsa Koramil 08/Pakis Bersama Kader Posyandu Wujudkan Balita Yang Sehat
    Kunjungan Kerja ke Pemkot Malang, Wabup Syah Natanegara Tertarik Kembangkan Shelter bagi PMKS
    Wawali, Hengky Honandar Pimpin Rapat Persiapan HLUN Ke-26 Tahun 2022
    Pj.Sekda Trenggalek Resmikan Gedung IBI
    Serius Tangani Stunting, Pemkot Studi Kaji Tiru ke Merangin dan Tanjabbar

    Ikuti Kami