Kejagung RI Ajukan Banding Atas Putusan Terhadap Para Terdakwa dalam Perkara Minyak Goreng

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Dr. Ketut Sumedana dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (31/1/ 2023), mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Pusat mengajukan permintaan BANDING atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yakni: 

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa INDRASARI WISNU WARDHANA.

Baca juga: Lepas Sambut Kajari Barru, Suardi Saleh: Selamat Datang kepada Kajari Taufiq Djalal

2. Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Dr. MASTER PARULIAN TUMANGGOR.

3. Akta Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa WEIBINANTO HALIMDJATI alias LIN CHE WEI.

Baca juga: Jaksa Agung RI Terima Kunjungan Direktur Jendral Pajak Kemenkeu RI

4. Akta Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG.

5. Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa STANLEY MA.

Baca juga: Kejagung Tahan 4 Orang Mafia Minyak Goreng Yang Bikin Susah Rakyat Indonesia

Sebelumnya pada Rabu 04 Januari 2023, telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, yaitu: 

1. Terdakwa INDRASARI WISNU WARDHANA

Baca juga: Kajari Labuhanbatu Lakukan Restoratif Justice Tersangka Penganiayaan

•  Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.

•  Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Baca juga: Untuk Memudahkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pangandaran, Bale Adhyaksa Kejari Diresmikan Bupati Jeje Wiradinata

•  Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

•  Menyatakan barang bukti yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim.

•  Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

2. Terdakwa Dr. MASTER PARULIAN TUMANGGOR

•  Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.

Baca juga: Lagi, Kantor Adhyaksa Karo Digeruduk Massa

•  Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

•  Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

•  Menyatakan barang bukti yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim.

•  Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

3. Terdakwa WEIBINANTO HALIMDJATI alias LIN CHE WEI

Baca juga: Kepsek SMP 1 Labakkang Sambut Jaksa Masuk Sekolah

•  Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair.

•  Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

•  Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

•  Menyatakan barang bukti yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim.

•  Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Baca juga: Kampung dan Rumah Restorative Justice di Kota Tidore Kepulauan Resmi Launching

4. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG

•  Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair.

•  Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

•  Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

•  Menyatakan barang bukti yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim.

Baca juga: Kejari Kab Kediri Beri Luhkum Restorative Justice kepada Masyarakat dan Perangkat Desa se Kec Grogol

•  Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

5. Terdakwa STANLEY MA

•  Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair.

•  Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

•  Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Baca juga: Gerakan Masyarakat Kemakmuran Karo Tuntut Kajari Karo Dicopot

•  Menyatakan barang bukti yang tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim.

•  Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Adapun upaya hukum BANDING diajukan karena putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama kerugian yang diderita masyarakat yakni perekonomian negara dan termasuk kerugian negara, " pungkasnya. (**)