Jakarta - "sangat mengapresiasi kolaborasi Tim Kemnaker bekerja sama dengan Tim ILO Jakarta dan JBM, untuk terus meningkatkan pelindungan kepada PMI terutama dari banyak masalah yang dihadapi PMI, ” kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya saat peluncuran buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Responsif Gender di Ruang Tri Dharma Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Rabu 30/3/2022.
Buku panduan ini hasil kolaborasi Tim Kemnaker dengan Tim International Labour Organization (ILO) Jakarta dan Jaringan Buruh Migran (JBM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan tentang urgensi dan upaya Pemerintah Indonesia dalammemastikan tata kelola migrasi tenaga kerja responsif gender dan responsif COVID-19 yang berpusat pada manusia.
Baca juga:
Bupati Asahan Berkunjung ke BBPLK Medan
|
Menurut Menaker, buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan PMI yang Responsif Gender ini juga merupakan hasil penelitian dan temuan kondisi lapangan oleh para peneliti.
"Dalam buku ini, terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI secara terpadu, holistik dan berkesinambungan, " ungkap Ida.
Ida menjelaskan, pemaknaan responsif gender bukan memberikan keistimewaan bagi perempuan pekerja migran dan mendiskriminasi laki-laki. Tetapi bagaimana menerapkan prinsip “kesetaraan dan keadilan gender” serta persamaan hak bagi semua pekerja migran.
"Di sisi lain memberikan perlindungan, pemenuhan dan penanganan responsif terhadap kebutuhan yang berbeda dari berbagai kelompok gender yang ada, ” sambung Ida.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia ( AP2TKI) Lolynda Usman mengapresiasi langkah Kemnaker menerbitkan petunjuk teknis ini.
"Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN) dibawah AP2TKI siap melaksanakan prokes sebagaimana yang petunjuk teknis dalam buku panduan ini dan siap mencetak calon PMI yang memiliki kompetensi, " ungkap Loly.
Harapan Lolynda dengan diaplikasikannya petunjuk teknis ini oleh semua komponen akan mempercepat dibuka kembali penempatan PMI ke nagara negara penempatan.
Berdasarkan data BP2MI, Negara tujuan penempatan terbanyak adalah Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Saudi Arabia. Sementara data Bank Indonesia tahun 2018 remintansi PMI mencapai Rp 153, 6 triliun.