Korwil Joker Sumatera, Tugiar Yogi: Tubagus Bahrudin Pantas Ditunjuk Presiden RI Jadi Menteri Desa

JAKARTA -  Tugiar Yogi, Koordinator Wilayah (Korwil) Joker (Jokowi Kerja) dengan tegas mengatakan, bahwa dirinya sangat mendukung Dr. Tubagus Bahrudin, agar menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kabinet Prabowo - Gibran 2024-2029.

 

Baca juga: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Terima Audiensi DPC PKB Kabupaten Asahan

“Ya, saya menilai Bapak Tubagus Bahrudin, adalah orang yang sangat tepat dan faham soal manajemen pembangunan Desa. Setahu saya, beliau itu sangat aktif dan saat ini malah terlibat langsung selaku juga Ketua Dewan Pembina Forum Kepala Desa mendapat dukungan dari Masyarakat Adat Nusantara, ” ungkap Tugiar Yogi, kepada media, Selasa (28/5/2024) di Jakarta.

 

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

“Apalagi nih, beliau tokoh muda yang cukup dihormati di Banten dan sudah pula kabarnya mendapat dukungan dari tokoh adat dan raja-raja Nusantara, agar Pak Prabowo Subianto menunjuk beliau dan dipilih menjadi menteri desa, ” imbuhnya.

 

Baca juga: Ilham Bintang: Pers Jangan Duduk Manis di Tengah Kegaduhan Politik

Lebih lanjut Tugiar mengungkapkan, kemampuan dan pengetahuan Tubagus Bahrudin untuk memajukan desa dengan sistem-sistem yang dikuasainya, sangat mumpuni menjadi program unggulan nanti di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

 

Baca juga: Pansus III DPRD Trenggalek Rampungkan Pembahasan Raperda PPNS 2022

“Pak Tubagus Bahrudin diyakini sangat mampu memajukan desa-desa di Indonesia. Beliau terampil dan memiliki pengetahuan tentang sistem efektif untuk membangun dan memajukan sebuah desa, ” bebernya.

 

Baca juga: George Kuahaty: Eleganisme Politik atau Pilpers Mundur

Sementara itu, dilain sisi, kepada media Tubagus Bahrudin juga menjelaskan, bahwa saat ini Dana Desa masih yang banyak kurang tepat sasaran penggunaannya. Dirinya berharap hal itu untuk dirubah atau diganti saja dengan program yang lebih jelas dan transparan. Katanya, jika anggaran diberikan tanpa rincian yang jelas justru akan menimbulkan penyalahgunaan atau bisa menjadi jebakan bagi Kepala Desa.

 

“Karena memang SDM (Sumber Daya Manusia) Pemerintah Desa belum semuanya memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan yang cukup besar di tingkat pedesaan. Kita tau, sudah banyak kepala desa yang terjerat hukum karena Dana Desa. Kalau dana desa menjadi beban pemerintah desa, mungkin lebih baik dihapus dan diganti untuk program yang lain, seperti peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), ” ujar Tubagus Bahrudin, belum lama ini.

 

Namun, walaupun demikian, Tubagus Bahrudin tetap mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah menggulirkan dana satu milyar lebih per-desa. Hanya saja, menurutnya; Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) harus jelas.

Baca juga: Banmus DPRD Trenggalek Bahas Agenda Kerja Maret 2022

 

“Pemerintah pusat sudah bagus dalam upaya mendongkrak pembangunan diseluruh desa. Tapi bagaimana pengawasan bisa lebih baik, dan tepat sasaran kedepannya, ” tegas Tubagus Bahrudin.

 

Selain itu, Tubagus Bahrudin membeberkan pula, dimana Lumbung Dagang dan Petani Indonesia yang dipimpinnya selama ini, ternyata telah banyak membantu masyarakat; salah-satu diantaranya ibu-ibu kreatif, dalam penguatan ataupun pendampingan pedesaan. (Rel)