Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal

    Kurniasih Mufidayati Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal
    Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati

    JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022. Putusan tersebut berisikan kewajiban pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Islam. Anggota Panja Vaksin DPR RI ini meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin Covid-19 halal bagi muslim di Indonesia.

    “Kita meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI, ” ungkap Mufida, Selasa (10/5/2022).

    Putusan MA tersebut berisikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, vaksin dapat dimaknai sebagai barang yang berasal dari produk rekayasa genetik, ataupun produk kimiawi yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal ketika masuk dan beredar serta dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia.

    Maka dari itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menyebut, pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Setelahnya dilanjutkan dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.

    Nasi Goreng Gila
    market.biz.id Nasi Goreng Gila
    20% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    “Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua, ” ungkap Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I tersebut.

    Penyediaan vaksin halal ini, papar Mufida, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Di sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih. Sebab, vaksin ini menurutnya adalah salah satu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada, ” ujar Mufida.

    Ia mengatakan pihaknya akan segera meminta Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. “Ini salah satu concern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progress dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini, ” pungkas Mufida. (hal/sf)

    Kurniasih Mufidayati DPR RI PKS KOMISI IX
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Aminurokhman: Kebijakan WFA Harus Perhatikan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 387

    Postingan Tahun ini: 1234

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 381

    Postingan Tahun ini: 1488

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 401

    Registered: Jul 11, 2020

    ARB Surabaya

    ARB Surabaya verified

    Postingan Bulan ini: 119

    Postingan Tahun ini: 355

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Lagi, Layanan Publik Kemenkumham Diapresiasi Menpan RB
    Secara Virtual, Lapsustik Purwokerto Ikuti Pembukaan Penyusunan Pagu Indikatif  TA 2023
    Lakukan Pengawasan, Ombudsman Jateng Sebut Seleksi Calon Taruna Poltekip/Poltekim Berlangsung Transparan
    Inisiator KMPG, Dian Assafri: Erick Thohir, Emangnya BUMN Milik Nenek Moyang Loe?

    Rekomendasi

    Babinsa Koramil 08/Pakis Bersama Kader Posyandu Wujudkan Balita Yang Sehat
    Kunjungan Kerja ke Pemkot Malang, Wabup Syah Natanegara Tertarik Kembangkan Shelter bagi PMKS
    Wawali, Hengky Honandar Pimpin Rapat Persiapan HLUN Ke-26 Tahun 2022
    Pj.Sekda Trenggalek Resmikan Gedung IBI
    Serius Tangani Stunting, Pemkot Studi Kaji Tiru ke Merangin dan Tanjabbar

    Ikuti Kami