Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai

    Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai

    Jakarta - Sekretariat Gabungan Dewan Pimpinan Wilayah Sekar Perhutani menggelar aksi damai penyelamatan hutan Jawa di area Patung Kuda Monas Jakarta. Rabu (18/05/2022).

    Cappuccino latte
    market.biz.id Cappuccino latte
    40% Rp 2.000
    Beli sekarang!

    Peserta yang hadir adalah RIMBAWAN PERHUTANI yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Mereka telah dan akan terus mendedikasikan hidup untuk kelestarian hutan Jawa dan kesejahteraan rakyat.

    Dalam aksi ini mereka meminta pemerintah untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut mereka dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut seluas kurang lebih 1, 1 juta hektar hutan Jawa menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus yang berpotensi memicu kerusakan hutan Jawa dan Madura.

    Seperti kita ketahui Pulau Jawa seluas 11 juta hektar adalah tempat hidup 56 % penduduk Indonesia. Kawasan hutan yang berfungsi menyokong hidup hanya seluas tiga juta hektar, dimana 2, 4 juta hektar dikelola Perum Perhutani (sebagai BUMN yang fokus pada pelayanan publik). Selama ini Perum Perhutani sesuai amanah Undang-Undang mengelola hutan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan adalah sebagai mitra sejajar dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    Penerapan KHDPK berpotensi menimbulkan kerusakan hutan yang merupakan asset negara. Pengalihan pengelolaan asset pada lokasi KHDPK berpotensi timbulnya penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara,

    Saat ini seluruh Kawasan hutan produksi dan lindung di Jawa telah dilakukan kemitraan dengan masyarakat desa hutan. Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dimana akan ditunjuk pengelola baru berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan memicu kehancuran hutan Jawa.

    WARTASEKOLAH.COM
    market.biz.id WARTASEKOLAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Berkurangnya 1, 1 juta hektar areal kerja Perum Perhutani akan berdampak kepada 17.000 karyawan beserta keluarga dan jutaan mitra kerja Perum Perhutani yaitu:

    1. Kami harus berjibaku mengamankan hutan dengan tingkat konflik yang tinggi,

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    2. Kelangsungan bekerja kami terancam karena pemerintah dapat memperluas pengelolaan khusus sehingga tidak ada kepastian areal kerja.

    3. Jutaan mitra kerja Perum Perhutani yaitu masyarakat sekitar hutan yang tergantung langsung akan terancam kesejahteraannya.

    Kekhawatiran lainnya adalah hilangnya hutan Jawa. Di dalam hutan ada hak-hak publik yaitu perlindungan terhadap bencana, tersedianya air dengan kualitas dan kuantitas yang memadahi, perlindungan keanekaragaman hayati, tempat kegiatan budaya dan spiritual, sebagai sarana pertahanan dan keamanan Negara, dan fungsi-fungsi lainnya.

    Akses publik terhadap hutan yang semula terbuka karena dikelola oleh Perum Perhutani akan menjadi terbatas setelah kebijakan KHDPK. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara profesional, berkeadilan, melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Dengan pengelolaan khusus berpotensi mengabaikan hal-hal tersebut karena hutan dikelola seolah-olah asset pribadi kelompok atau orang per orang.

    Memperhatikan hal-hal di atas, Kami meminta kepada pemerintah:

    BROADCAST.CO.ID
    market.biz.id BROADCAST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    1. Membatalkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 287/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2022 Nomor

    2. Membangun tata kelola pengelolaan hutan Jawa dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten bukannya memprioritaskan kepada kelompok tertentu

    3. Memperkuat Perum Perhutani sebagai pengelola hutan Jawa

    Kami mempertimbangkan untuk aksi lanjutan yang lebih besar dengan melibatkan pihak pihak yang peduli kelangsungan hutan jawa sebagai penyokong kehidupan. @red

    Jakarta Perhutani
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Tony Rosyid: Anies Hanya Kalah Kalau Gak...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 387

    Postingan Tahun ini: 1234

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 381

    Postingan Tahun ini: 1488

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 401

    Registered: Jul 11, 2020

    ARB Surabaya

    ARB Surabaya verified

    Postingan Bulan ini: 119

    Postingan Tahun ini: 355

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Lagi, Layanan Publik Kemenkumham Diapresiasi Menpan RB
    Secara Virtual, Lapsustik Purwokerto Ikuti Pembukaan Penyusunan Pagu Indikatif  TA 2023
    Lakukan Pengawasan, Ombudsman Jateng Sebut Seleksi Calon Taruna Poltekip/Poltekim Berlangsung Transparan
    Inisiator KMPG, Dian Assafri: Erick Thohir, Emangnya BUMN Milik Nenek Moyang Loe?

    Rekomendasi

    Kunjungan Kerja ke Pemkot Malang, Wabup Syah Natanegara Tertarik Kembangkan Shelter bagi PMKS
    Wawali, Hengky Honandar Pimpin Rapat Persiapan HLUN Ke-26 Tahun 2022
    Pj.Sekda Trenggalek Resmikan Gedung IBI
    Serius Tangani Stunting, Pemkot Studi Kaji Tiru ke Merangin dan Tanjabbar
    Sambut Hari Bhayangkara Ke-76, Polres Bitung Gelar Pekan Disiplin Anggota

    Ikuti Kami