Stop IKN Jika Bikin Sengsara Rakyat, Demostran: Tolak Sertifikat Hak Pakai

PENAJAM PASER UTARA - Kurang lebih ribuan Masyarakat dari berbagai Desa dan Kelurahan dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur lakukan aksi unjuk rasa di kantor Pertanahan PPU di Penajam.

Aksi unjuk rasa dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, tokoh agama, petani, ormas dan masyarakat, pada Selasa (28/05/2024).

Baca juga: Ascott Indonesia Gandeng Atome Hadirkan Fitur Staycation Now,Pay Leter

Menurut peserta aksi inisial DS Menyampaikan bahwa titik aksi di kantor pertanahan.

Baca juga: Penerimaan Taruna Poltekip Angkatan 53 Magang di Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan

"titik aksi di Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, " ungkap DS.

Ada beberapa tuntutan aksi yakni terkait masalah ganti rugi tanah dan tanaman pembangunan infrastruktur IKN dan hak status milik tanah pada sertifikat yang diketahui BPN hanya mengeluarkan hak pakai tanah harta milik masyarakat.

Baca juga: DJKI - Kemenkumham Jateng Bersinergi Gelar Workshop Penyelesaian Substantif Paten

"Stop IKN jika bikin sengsara rakyat, " teriakan para peserta demonstrasi dan juga ada tulisan pada bentangan spanduk aksi.

Suara lantang dan keras yang dikeluarkan para demonstran yakni meminta kepada pemerintah dalam hal ini kementerian ATR BPN yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kantor Pertanahan PPU agar segera merubah Sertifikat Hak Pakai menjadi hak milik.

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Politik Jelang Pemilu 2024, Kemenkumham Jateng Adakan Diseminasi Layanan Parpol

Berdasarkan hasil konfirmasi salah satu peserta aksi inisial IW, menyampaikan ke media ini bahwa ini aksi hari kedua dengan tuntutan yang sama.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Publik Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan Gandeng Bank Mandiri Cabang Cilacap

"tuntutan masih sama seperti yang kemarin yakni meminta kepada pihak pemerintah kementerian ATR/BPN agar merubah Sertifikat dengan status hak pakai menjadi hak milik, " tutup IW.

Sekedar diketahui, hari kedua aksi belum ada jawaban dari pihak pemerintah dalam hal ini kepala pertanahan kabupaten PPU terkait tuntutan massa warga PPU.

(Hasyim)