OPINI - Jokowi minta tiga periode, begita kata Adian Napitupulu. Anggota DPR dari PDIP ini memberi info bahwa Jokowi kecewa kepada Megawati karena proposal tiga periode tidak dikabulkan. Hal ini dipertegas oleh sumpah sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Melalui seorang menteri dan sejumlah ketum partai, Jokowi memang minta tiga periode. Bukankah dalam konferensi pers Jokowi sering membantah bahwa dirinya mau tiga periode? Terserah anda, percaya Jokowi atau Adian dan Hasto.
Diantara mereka, pasti ada yang berbohong. Siapa yang berbohong? Jokowi atau Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto? Kembali ke penilaian anda. Yang pasti, ini menyangkut integritas dan kredibiltas elit politik. Tentu akan punya pengaruh signifikan terhadap nasib bangsa ini.
Kenapa Megawati menolak proposal tiga periode? Ada dua asumsi. Asumsi pertama, Megawati punya komitmen kepada konstitusi dan terhadap demokrasi. Gagasan tiga periode jelas melanggar konstitusi dan merusak demokrasi. Ini akan berpotensi melahirkan politik dinasti. Dua periode Jokowi berhasil menempatkan Gibran (putra sulung Jokowi) dan menantunya (Bobby Nasution) jadi walikota, juga Kaesang jadi ketum partai. Bagaimana jika tiga periode?
Tiga periode akan membuka ruang untuk presiden berkuasa seumur hidup. Kalau sudah berkuasa tiga periode, gagasan presiden seumur hidup akan jauh lebih mudah. Ketika semua parpol dan kekuatan sipil dapat dikendalikan, siapa lagi yang bisa menghalangi presiden menjabat seumur hidup? Gagasan tiga periode sama artinya rencana presiden seumur hidup. Ini kesimpulannya. Simple !
Asumsi kedua, Megawati tidak ingin Jokowi terlalu lama berkuasa. Semakin lama Jokowi berkuasa, maka semakin sulit bagi PDIP untuk mengimbanginya. Alih-alih mengendalikan. Yang terjadi bisa sebaliknya. PDIP dikendalikan oleh Jokowi. Pada akhirnya, PDIP diambil Jokowi.
PDIP sangat kuat. Iya. Setidaknya untuk saat ini. Saat ketika Megawati masih menjadi ketua umum dan pegang kendali. Megawati adalah pendiri. Layaknya seorang pendiri, ia cukup tangguh untuk menjaga dan mempertahankan PDIP. Jika estafet kepemimpinan partai sudah beralih tangan dan lepas dari tangan Megawati, PDIP belum tentu sekuat sekarang. Kata Ibnu Khaldun: peng-copy dan penikmat kekuasaan tidak akan sekuat para pendiri (Buku Muqaddimah).
Baca juga:
Tony Rosyid: Semua Sepakat Pemilu 2024
|
Ketika estafet kepemimpinan PDIP terjadi, dan saat itu Jokowi masih menjadi presiden, sulit membayangkan PDIP jatuh ke tangan orang lain. Pengaruh Jokowi di grass root PDIP akan semakin kuat selama tiga periode. Tidak sulit bagi Jokowi ambil tongkat estafet PDIP. Entah Jokowi turun langsung, atau melalui anak dan menantunya. Adu kuat dinasti Megawati vs dinasti Jokowi sangat mungkin terjadi di suksesi PDIP.
Megawati paham soal ini. Ketum PDIP ini cukup berpengalaman untuk membaca manuver Jokowi. Karena itu, proposal tiga periode dengan tegas ditolak Megawati. No option !
Meski begitu, karir dan dinasti Jokowi tidak lantas berakhir. Jokowi lalu memainkan kartu Prabowo dan PSI. Gibran didampingkan dengan Prabowo untuk menjadi pasangan capres-cawapres. Kaesang ambil posisi ketua umum PSI. Prabowo-Gibran bertarung dengan Ganjar, capres PDIP. PSI akan berupaya menggerus elektabilitas PDIP. Saat ini, PSI tentu saja tidak sepadan dengan PDIP. PDIP masih terlalu kuat untuk pemilu 2024.
Setidaknya untuk jangka panjang, PSI akan punya kekuatan untuk melawan PDIP. Target PSI di pemilu 2024 dapat kursi dulu di DPR. Setelah itu, secara maraton PSI akan bergerilya untuk mengambil konstituen PDIP. Jokowi tahu bagaimana caranya.
Di sisi lain, isu dinasti yang dialamatkan kepada keluarga Jokowi terus berlanjut di media. Ini isu yang dianggap paling seksi. Aneh, karena lahir di era reformasi. Sangat disayangkan oleh banyak pihak. Ini membuat demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang. Reformasi 1998 yang sukses menggantikan Orde Baru akankah berakhir dengan dinasti baru? Apakah gerakan reformasi akan mengantarkan Orde Baru ke Dinasti Baru? Dinasti Jokowi? Ini tidak akan berlanjut Jika pasangan Prabowo-Gibran kalah di pilpres 2024 nanti. Jika menang, rakyat mesti siap dipimpin oleh Dinasti Jokowi.
Jakarta, 29 Oktober 2023
Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa