Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-3)

    Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-3)
    Zainal Bintang, Wartawan Senior dan Pemerhati Masalah Sosial Budaya

    JAKARTA - Pelantikan lima penjabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (12/05/2022) menandai era kepemimpinan penjabat kepala daerah. Sebagaimana diketahui ada 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022 dan 2023. Sehingga akan diisi penjabat hingga terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak November 2024. 

    Para penjabat itu memiliki wewenang yang hampir sama dengan kepala daerah definitif, yang terpilih oleh aspirasi rakyat melalui kontestasi politik di dalam ajang Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Sementara itu, rakyat setempat tidak pernah memberikan mandat dan legitimasi kepada mereka. Keputusan pemerintah ini kembali menimbulkan pro kontra. Lagi – lagi dianggap menciderai proses demokratisasi. Penghormatan terhadap demokratisasi sesungguhnya adalah analog dengan penegakan etika berbangsa dan bernegara yang konstitusional.

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada acara diskusi Kompas XYZ Forum bertajuk “Penjabat Menguasai Daerah: Kebjakan Terarah vs Konservatisme Kebijakan” Selasa (10/05/2022), Prof. Djohermansyah Djohan, salah satu pembicara  mengatakan, didalam tata cara penunjukan penjabat dari ASN, seharusnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP), sesuai saran pertimbangan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika PP belum jadi, sementara waktu sekda bisa diangkat sebagai pelaksana harian kepala daerah. “Materi muatan PP antara lain memastikan pengisian penjabat mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi dalam birokrasi, kompetensi dan kondisionalitas daerah”. 

    Lebih lanjut, pengajar, birokrat dan pakar otonomi daerah Indonesia itu mengatakan, “untuk memastikan terpenuhinya prinsip demokratis, perlu dibentuk panitia seleksi untuk menutup celah politik transaksional. Setiap tahapannya juga diumumkan ke publik serta diawasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”. 

    Djohermansyah, yang pernah menjabat  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menegaskan, penguatan kapasitas penjabat perlu ditingkatkan melalui diklat orientasi kepemimpinan kepala daerah sebelum diterjunkan ke lapangan. “Jadi, kita tidak bisa menggaransi mereka langsung faham soal pemerintahan daerah, harus ada diklat yang diisi oleh berbagai pihak termasuk KPK. Juga dibuat pengaturan tentang reward and punishment. Kalu ada problem kita penalti. Kalau sekarang tidak ada aturan seperti itu”.

    Langkah drastis pemerintah itu dinilai sangat pragmatis.  Rentan menjadi objek gugatan masyarakat sipil. Pemerintah seakan sengaja menghilangkan mekanisme pilkada sebagai hak konstitusional rakyat. Ditukar hanya dengan kewenangan tunggal dari presiden. Itupun dimandatkan atau menunjuk sub kontraktor pelaksana, yaitu Mendagri. Fakta itu semakin mengentalkan kekhawatiran masyarakat, yang mencemaskan nasib demokrasi: mengalami pembusukan oleh pemerintahan yang terpilih secara demokratis. 

    WARTADESA.CO.ID
    market.biz.id WARTADESA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Salah satu rumusan dalam kesimpulan berbunyi : “dalam proses pemilihan itu, pemerintah diingatkan bahwa, “penunjukan penjabat bukanlah sekedar memilih administrator, melainkan penjabat politik yang harus memiliki legitimasi dan kemampuan poltik yang mumpuni”. 
    Belakangan mulai muncul banyak kritik terkait pemilihan penjabat kepala daerah yang tidak melibatkan DPRD. Ataupun partisipasi publik. Tentunya hal itu akan menjadi “pekerjaan rumah” yang tidak ringan. Menanti para penjabat itu. Bukan hanya membebani para penjabat kepala daerah itu sendiri. Niscaya akan membebani juga petinggi institusi pemutus kebijakan. Lebih disesalkan karena rakyat atau masyarakat luaspun sebagai “penerima manfaat”, ikut – ikutan menderita tekanan darah tinggi. Kebingungan. Menjadi tegang, strees dan frustrasi bahkan depresi dengan praktik anomali demokratisasi anti demokrasi.

    Sejumlah celah perlawanan terbuka bagi pegiat demokrasi. Langkah yang dilakukan pemerintah itu cenderung memaksakan seluruh kekuasaan kontrol dan penindakan berada di dalam satu tangan. Memang tidak ada yang salah jika sentral kontrol yang disebut reward and punishment ada di wilayah eksekutif. Namun, masalahnya kewenangan itu direbut dengan mengamputasi persyaratan dasar yang lain: lenyapnya begitu saja partisipasi publik dalam hal ini peran serta aktif lembaga DPRD yang notabene representasi aspirasi rakyat.

    ZONE.CO.ID
    market.biz.id ZONE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Keputusan inilah yang mencederai etika bernegara. Hak politik rakyat dalam bentuk aspirasi publik, tidak dilibatkan dalam proses sejak awal. Padahal elemen itu penting untuk memperkaya bunga rampai legitimasi negara demokratis. Merupakan ekspressi tanggung jawab kebersamaan lembaga eksekutif dan legislatif, guna penguatan pencegahan penyimpangan kebijakan dan praktik korupsi. Lebih dari itu, sebagai wujud penghormatan kepada semangat otonomi daerah buah UUD Otda Tahun 2004. Hasil reformasi yang membuat daerah menjadi berharga diri. Meskipun harus diakui dalam dirinya mengandung banyak juga kelemahan pada tataran implementasi.

    Dikatakan di awal, penunjukan penjabat bukanlah sekedar memilih administrator. Melainkan penjabat politik yang harus memiliki legitimasi dan kemampuan poltik yang mumpuni. Kritik tajam merujuk kepada pemilihan penjabat karena tidak didasari oleh pertimbangan MK. Hal mana rawan gugatan yang bisa melahirkan lagi keputusan senafas “inkonstitusional bersyarat” jilid dua. Seperti nasib UU Cipta Kerja yang diamputasi MK memenuhi gugatan publik (yudisial review). Jika terus terjadi berkali – kali pemaksaan dan pelanggaran etika, niscaya berkali – kali pula akan digugat. Mengingatkan kita pada kesiasiaan Sisyphus dalam mitologi Yunani, Mendorong batu besar berkali – kali ke puncak gunung, namun kembali jatuh berguling ke bawah, lalu didorng kembali. Sebuah kesiasiaan. Yaa, absurditas itu!

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    Jalan pintas pemerintah didalam konteks penunjukan penjabat kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023, mengundang kecurigaan “ada batu dibalik udang”. Agenda terselubung. Investasi gelap instrumen penyedot suara dukungan rakyat pada  kontestasi elektoral Pemilu 2024. Akumulasi kuasa penekan terkendali ditangan eksekutif.
    Pemerintah  sebaiknya membersihkan diri dari anggapan secara sengaja melakukan ‘penggurunan” atau desertifikasi demokrasi. Kesan pendegradasian lahan demokrasi itu terjadi justru ketika lahan demokrasi yang relatif kering menjadi semakin gersang. 

    Masyarakat tidak boleh dibiarkan secara kolektif menderita penyakit tekanan darah tinggi politik akibat terpaan bertubi – tubi anomali kebijakan. Waspadai hipertensi politik terselubung itu. Bisa berujung pada histeria kolektif yang menjadi ladang (killing filed) pembantaian demokrasi yang lebih luas.

    JAKARTA, 15 Mei 2022

    Zainal Bintang
    Wartawan Senior dan Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya

    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Yulizal Yunus: KAN Lembaga Swadaya Masyarakat...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 387

    Postingan Tahun ini: 1234

    Registered: May 25, 2021

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 381

    Postingan Tahun ini: 1488

    Registered: Apr 8, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 148

    Postingan Tahun ini: 401

    Registered: Jul 11, 2020

    ARB Surabaya

    ARB Surabaya verified

    Postingan Bulan ini: 119

    Postingan Tahun ini: 355

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Lagi, Layanan Publik Kemenkumham Diapresiasi Menpan RB
    Secara Virtual, Lapsustik Purwokerto Ikuti Pembukaan Penyusunan Pagu Indikatif  TA 2023
    Lakukan Pengawasan, Ombudsman Jateng Sebut Seleksi Calon Taruna Poltekip/Poltekim Berlangsung Transparan
    Inisiator KMPG, Dian Assafri: Erick Thohir, Emangnya BUMN Milik Nenek Moyang Loe?

    Rekomendasi

    Kunjungan Kerja ke Pemkot Malang, Wabup Syah Natanegara Tertarik Kembangkan Shelter bagi PMKS
    Pj.Sekda Trenggalek Resmikan Gedung IBI
    Serius Tangani Stunting, Pemkot Studi Kaji Tiru ke Merangin dan Tanjabbar
    Sambut Hari Bhayangkara Ke-76, Polres Bitung Gelar Pekan Disiplin Anggota
    Sekda Andree Algamar Hadiri Peresmian Pusdiklat GRHA Samatha Giri Padang

    Ikuti Kami